Dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah Provinsi Jawa Tengah serta antisipasi permasalahan yang berpotensi mengganggu stabilitas Daerah, maka unsur pimpinan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) yang diselenggarakan di ruang rapat Bina Yudha Kodam IV/Diponegoro, (Senin, 12/5).
Peserta rapat Forkopimda adalah Gubernur Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kejati Jawa Tengah dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan secara rutin setiap bulan sekali, tempat bergantian.
Pada kesempatan tersebut Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindyo menyampaikan kesiapan Kodam IV/Diponegoro dalam menghadapai bencana alam meletusnya gunung berapi dengan menyiapkan personil dan materiil untuk membantu korban, melaksanakan latihan penanggulangan, menyiapkan jalur evakuasi dan menyiapkan tempat penampungan sementara.
Orang nomor satu di Kodam IV/Diponegoro tersebut menjelaskan, transformasi di jajaran Kodam IV/Diponegoro melaksanakan fungsi pertempuran, fungsi teritorial dan fungsi dukungan. Transformasi fungsi pertempuran terdiri dari Yonif 400/Raider dengan spesialis raider dan penanggulangan teror, Yonif 403 dan Yonif 408 dengan spesialis pertempuran kota, Yonif 406 dan Yonif 407 dengan spesialis pertempuran di hutan dan gunung, Yonif 405 dan Yonif 410 dengan spesialis pertempuran rawa, laut, sungai dan pantai, Yon Arhanudse-15 menggunakan iron dome system, Yon Kav – 2 /Tank dengan daya kejut dan daya tembak, Yon Armed – 3/Tarik dengan daya hancur besar & ketepatan tinggi, Yon Zipur 4/Tk siap dukung multi operasional dan membantu bencana alam, sementara fungsi teritorial dengan mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat dan penguatan pembinaan teritorial dengan cara penataan ulang gelar Koter, peningkatan SDM, pemenuhan personil Koter, pemenuhan sarana prasarana, kerja sama dengan stake holder.
Lebih lanjut disampaikan, Kodam IV/Diponegoro akan melaksakan karya bakti skala besar tingkat Kodam 2014, membuat jalan tembus Batang – Banjarnegara (akses dari Pantura menuju kawasan Wisata Dieng) dan tingkat Kodim 2014, pembuatan beton jalan, talud, pengerasan jalan makadam & gorong-gorong. Kodam IV/Diponegoro setiap saat siap membantu Pemda Jateng membangun Jawa Tengah tercinta, jelas mayjen TNI Sunindyo.
Sementara Kapolda Jawa Tengah menyampaikan konsep pengamanan, dengan pengaman terpadu dan simultan oleh Satgas mabes Polri dan satgas Polda serta Satgas Polres dibantu TNI, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya dengan mengedepankan giat preventif yang didukung kegiatan refresif, kuratif dan rehabilitasi. Kapolda menjelaskan, hal-hal menonjol antara lain, pertama penolakan pembangunan PLTU Batang oleh warga desa Karanggeneng, desa Ponowareng kecamatan Tulis kabupaten Batang. Kedua konflik masyarakat dengan pasujudan santri luwung, padepokan bumi arum, di dukuh Bedowo, Jetak Sidoharjo, Sragen (warga menolak aliran sesat yang diduga menyimpang dari syariah islam. Ketiga sengketa lahan hutan karet, warga di kecamatan sambirejo, Sragen ( warga menebangi pohon karet milik PT perkebunan nusantara IX (PTPN) karena menganggap lahan tersebut milik nenek moyang mereka. Lebih lanjut disampaikan, Polri bersama TNI dan unsur terkait siap mengamankan pemilu Presiden 2014, secara umum keamanan Jawa Tengah relatif kondusif.
Pada kesempatan ini, Kejati Jawa Tengah menjelaskan, sesuai undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 kejaksaaan mempunyai tugas selain penegakan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik sebagai penyidik, penuntut umum, jaksa pengacara negara, terkait dengan Pileg kejaksaan siap memberikan bantuan hukum terhadap gugatan partai ke makamah konstitusi, Kejaksaaan mewakili KPU berfungsi menjaga kewibawaan pemerintah.
Diakhir rapat Forkopimda, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, memaparkan bahwa setiap pimpinan daerah dibawah pimpinannya harus memberikan kontak person ke rakyatnya, sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pimpinan dengan rakyatnya. Terkait kemacetan wilayah Jatingaleh tepatnya di atas jembatan, kemungkinan daya dukung jembatan tersebut akan berkurang, Gubernur memberikan solusi untuk mengatasi kemacetan tersebut cari tempat memutar kemudian untuk jangka panjang akan dibangun dengan jalur lingkar dengan biaya APBD, direncanakan terealisasi tahun 2016. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan siap menjaga kondisi dan siap membuka komunikasi serta siap melayani kepentingan bersama untuk mendukung fungsi masing-masing.
