Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko, Jumat (23/5) melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah jajaran Korem 071/Wk di Bataliyon 406/Ck Bojong Purbalingga.
Kunjungan kerja Panglima TNI kewilayah jajaran Kodam maupun Korem bertujuan untuk melihat secara langsung kesiapan jajaran TNI dalam menghadapi Pemilihan Presiden mendatang dan kesiapan satuan maupun personel dalam menghadapi bencana alam erupsi Gunung Slamet khususnya di wilayah jajaran Korem 071/Wk.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Panglima TNI didampingi Pangdam IV/Dip, Koorsahli Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Aster Panglima TNI, Kapuspen TNI, menerima paparan Dandim 0702/Pbg Letkol Inf A. Sinaga tentang situasi dan kondisi dan penanganan bencana alam erupsi Gunung Slamet di wilayah Kab.Purbalingga. Hadir pada paparan tersebut, Danrem 071/Wk Kolonel Inf Edison, S.E., M.M., Danbrigif-4/DR, Bupati Purbalingga, Ka BPBD Kab. Purbalingga.
Pada kesempatan tersebut, setelah paparan usai dalam jumpa persnya. Panglima TNI menyampaikan bahwa kunjungannya ke wilayah jajaran Korem 071/Wk maupun Kodam IV/Dip adalah untuk mengecek kesiapan personel apakah seluruh jajaran Kodam telah siap menghadapi Pemilu Presiden mendatang.
Dikatakan Panglima bahwa, jajaran TNI dalam menghadapi Pemilu Presiden nanti semuanya dalam kedaan siap. Selain mengecek kesiapan menjelang Pemilu Presiden, Panglima TNI juga mengecek kesiapan prajurit-prajuritnya dalam rangka memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila terjadi letusan Gunung Slamet.
“Saya ingin melihat apakah semuanya dalam posisi siap”, terang Panglima TNI.
Saya akan lihat apakah dapur umumnya dalam waktu singkat bisa digelar, karena hal ini dengan berkeyakinan, rakyat bisa tenang apabila menghadapi musibah ini, lanjutnya.
Pada kesempatan lainnya, Panglima TNI menjawab pertanyaan insan pers tentang Purnawirawan TNI yang turut dalam Pemilihan Presiden mendatang. Panglima TNI menyampaikan bahwa Komitmen TNI jelas, Netral.
“Justru saya mengagendakan untuk memunculkan tentang Perpu Netralitas TNI, karena saya lihat dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara gamblang kalau Netralitas tidak tercantum, tapi kalau dalam Pemilihan Legislatif malah ada”, terang Panglima TNI.
Untuk itu, lanjutnya. Kita dorong pemerintah untuk mengeluarkan Perpu yang bunyinya Netralitas TNI. Sebuah keinginan dan tekad kami, kami tidak main-main dengan hal itu.
Sikap purnawirawan yang mengklaim blok satu dengan yang lain, Panglima TNI menyampaikan bahwa tidak bisa dianalogkan itu bahwa perwira-perwira senior yang sudah pensiun dengan TNI itu sudah wilayahnya sangat berbeda. Jadi kalau beliau-beliau mempunyai hak politik bebas. Pengaruhnya terhadap TNI sangat tidak mungkin dan TNI tidak bisa dipengaruhi.
