Sabtu , 26 Mei 2018
Berita Terbaru
Home » Artikel » Pangdam IV/Diponegoro Ajak Prajurit Jaga Kepercayaan Rakyat
Pangdam IV/Diponegoro Ajak Prajurit Jaga Kepercayaan Rakyat

Pangdam IV/Diponegoro Ajak Prajurit Jaga Kepercayaan Rakyat

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto menegaskan, pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan rakyat. Karena saat ini, TNI telah mendapat kepercayaan tertinggi dari rakyat.

Hal tersebut disampaikan Pangdam IV/Diponegoro dihadapan para prajurit dan ASN Kodim 0718/Pati pada pengarahan di Kodim 0718/Pati (10/1/2018).

“Kita harus tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan rakyat dengan meningkatkan kinerja masing-masing. Mari kita tingkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fungsi kita sebagai prajurit TNI”, jelas Pangdam.

Segala sesuatu yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari kerja bersama para anggota dan harus terus ditingkatkan di masa depan. Hal ini karena TNI adalah anak kandung rakyat. Dengan kepercayaan tersebut maka prajurit jangan pernah mengecewakan dan menyakiti hati rakyat dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun.Dari hasil tersebut, tujuan akhir yang akan dicapai yaitu kemanunggalan TNI dan Rakyat.

Memasuki tahun politik 2018, kepercayaan tersebut juga harus dipertahankan oleh para prajurit dengan tetap menjaga netralitas. Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si. mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI agar dapat menjaga netralitas sebagai aparat negara menjelang Pilkada serentak 2018.

Menurut Pangdam, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, anggota TNI memiliki tugas menjaga netralitas dan ikut membantu pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan sukses. Netralitas berlaku bagi seluruh anggota TNI dari pucuk pimpinan hingga anggota.

“Netralitas harus menjadi komitmen TNI dalam pelaksanaan Pilkada 2018 maupun Pemilu Legeslatif 2019 serta Pemilu Presiden”, tegas Pangdam.

Diakhir pengarahan, Pangdam berharap para anggota tetap menjaga kepercayaan rakyat dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu.