Periode Triwulan I TA. 2018 telah berakhir dan telah berada diawal bulan periode Triwulan II, sehingga kepada seluruh satuan di jajaran TNI untuk menyusun Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Triwulan I secara jujur, bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan tepat waktu, sebagai realisasi dari komitmen TNI dalam Reformasi Birokrasi, guna mendukung kebijakan pemerintah clean government dan good governance.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. melalui amanatnya yang dibacapan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos., M.Si. pada upacara bendera bulanan tanggal 17 Arpil 2018 di halaman Makodam IV/Diponegoro.
Panglima TNI juga menegaskan, bahwa dunia selalu berkembang dan berubah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan tersebut berdampak kepada tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan menuntut kemampuan beradaptasi dan inovasi. Karena itu kita harus senantiasa memperhatikan perkembangan lingkungan, baik nasional, regional maupun global, guna memahami segala hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.
“Saya perintahkan kepada seluruh unsur pimpinan di jajaran TNI untuk senantiasa membaca situasi berikut segala kecenderungan perkembangannya”, tegas Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dijelaskan Panglima TNI, hal ini diperlukan agar kita dapat meningkatkan pemikiran prediktif, langkah antisipatif dan upaya konstruktif dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI, serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Prajurit dan PNS TNI dalam kerangka mendukung pembangunan nasional.
Ditambahkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, salah satu tantangan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat adalah Pilkada serentak di 171 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun ini pula rangkaian Pemilu 2019 akan dimulai. Pesta demokrasi tersebut biasanya akan diiringi dengan meningkatnya suhu politik di tanah air. Kerawanan akan timbul bila hal itu dibarengi dengan berbagai tindakan kontra produktif seperti kampanye hitam dan provokasi serta pengerahan massa yang anarkis
“Saya minta kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk tidak bersikap reaktif terhadap segala isu yang berkembang dan tetap fokus pada tugas yang diembankan kepada kita sekalian. Prajurit dan PNS TNI harus dapat membawa kesejukan di tengah-tengah masyarakat dengan tidak turut meneruskan atau menyebarkan isu-isu tidak jelas yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”, pinta Panglima TNI
Panglima TNI juga menjelaskan, apabila masyarakat meminta konfirmasi, sampaikan penjelasan yang tidak memperkeruh suasana.
“Jelaskan bahwa dewasa ini masyarakat harus lebih dewasa dalam bersikap di media sosial, karena kegaduhan yang timbul justru akan merugikan masyarakat sendiri.”
Lebih lanjut ditekankan, Prajurit TNI harus menjaga netralitasnya, karena TNI adalah institusi strategis yang memiliki jangkauan sampai ke pelosok nusantara dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Karenanya tugas TNI untuk mengamankan dan menjamin suksesnya pesta demokrasi tidak boleh dirusak oleh sikap yang tidak netral.
Dicontohkan Panglima TNI, “Keikutsertaan beberapa purnawirawan TNI dalam Pilkada tidak boleh mempengaruhi netralitas prajurit TNI”. Partisipasi para purnawirawan tersebut memang menunjukkan adanya penghargaan masyarakat terhadap purnawirawan, sekaligus wujud partisipasi aktif dalam politik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat. Namun partisipasi tersebut tidak boleh menyeret TNI ke kancah politik praktis.
Menyinggung tentang perkembangan duni, Panglima TNI menerangkan bahwa spektrum ancaman dan perang serta teknologi yang digunakan telah semakin kompleks. Seperti perang di Timur Tengah yang menggunakan alutsista canggih dengan memanfaatkan network centric warfare, tapi negara-negara itu masih harus menghadapi ancaman lain, termasuk di dalam negeri. Isu-isu rasial, separatis, kesenjangan sosial, perbatasan, serangan siber, bahkan perang dagang berupa pengenaan tarif tertentu terhadap produk negara lain harus dapat ditangani secara bersamaan.
Indonesia memang tidak menghadapi kondisi semacam itu, namun harus tetap berbenah untuk menghadapi bila ancaman itu tiba. Karena Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan berbagai sumber daya alamnya dan sumber daya manusia yang sangat besar sehingga memiliki potensi tidak terhingga untuk dimanfaatkan dalam menciptakan kesejahteraan.
“Satu hal yang dapat mendukung ketahanan nasional yang kuat adalah soliditas dan kekompakan segenap komponen bangsa dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara”, terang Panglima TNI.
TNI selaku bagian dari komponen itu perlu membina soliditas, sinergi, dan kekompakan, dari tingkat pusat sampai daerah. Ego sektoral dan premordialisme sempit harus dibuang jauh-jauh karena hanya dengan bersatu, bergerak bersama-sama, maka Indonesia akan dapat menjawab dan menghadapi setiap potensi yang mengancam kedaulatan, keutuhan, maupun keselamatan bangsa dan negara, ungkapnya.
Selain itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diwariskan para pendiri negara ini harus terus kita pegang dan pedomani agar bangsa yang kaya dengan sumber daya alam ini dapat menjadi bangsa yang besar, maju, dan disegani bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kesadaran untuk menghormati dan menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan yang lebih besar akan selalu menjadi simpul strategis pemersatu bangsa.
Diakhir amanatnya Panglima TNI berpesan, bahwa prajurit dan PNS TNI adalah bagian dari komponen bangsa itu yang memegang peran sebagai bagian dari organisasi TNI serta anggota masyarakat.
“Laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya karena tugas adalah kehormatan. Sesederhana apapun tugas dan peran itu sesungguhnya tidak lagi sederhana karena merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peran TNI.”
Tunaikanlah apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing dengan tulus dan ikhlas karena pada hakikatnya hal tersebut adalah ibadah. Sebagai bagian dari masyarakat, prajurit dan PNS TNI harus menjadi komponen yang menyatu tak terpisahkan, bersifat membangun, membawa nilai positif, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Yakinlah apa yang saudara-saudara laksanakan akan membawa kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, pungkasnya.
Sementara itu, usai upacara bendera, Pangdam mengingatkan kepada seluruh peserta upacara, “Baru saja kita menyaksikan penyerahan bendera hitam, bendera yang identik dengan berkabung, kedukaan, pelanggaran dan hal-hal yang berbau dengan kejelekan.” Hal tersebut merupakan bentuk dari reward dan punishment, dimana apresiasi dan penghargaan harus diberikan kepada mereka yang berhasil memperoleh prestasi erbaik dan yang paling banyak melakukan pelanggaran juga harus diberikan hukuman.
Kepada satuan yang mendapatkan bendera hitam, Pangdam berpesan untuk segera menginstropeksi diri agar dosa-dosa dan kesalahan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali. Bacakan dosa-dosa yang dilakukan kepada seluruh anggotanya dan berjanji untuk berbuat yang terbaik serta berikan tindaka-tindakan yang mendidik dan membangun.
“Kedepan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan setiap Triwulan dan akan dibacakan satuan yang menrima bendera hitam berikut dosa-dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan”, ujar Pangdam.
Selanjutnya, dihadapan perserta upacara Pangdam juga mengajak kepada seluruh anggota Kodam IV/Diponegoro yang hadir beserta keluarganya untuk senantiasa mendoa’akan Tim Ton Tangkas Kodam IV/Diponegoro yang diwakili oleh Ton 1 Baterai Tempur B Yon Armed-3/105 Tarik.
Disampaikan Pangdam bahwa Tim Ton Tangkas Kodam IV/Diponegoro yang merupakan Tim terbaik yang dipili oleh Allah SWT Tuhan YME akan berjuang membawa nama besar Diponegoro. Oleh karena itu, kita semua harus ikut serta berjuang bersama mereka agar mampu meraih prestasi terbaik demi nama Kodam IV/Diponegoro.
“Tim Ton Tangkas berjuang dengan segenap tenaga dan pikiran, kita berjuang dengan do’a, karena kukatan do’a kita yang akan memacu semagat Tim untuk berjuang lebih maksimal dan mendapat ridha dari Allah SWT, Tuhan YME”, tegasnya.
