Melalui proses berlanjut TNI AD konsisten dan konsekuen melaksanakan Reformasi Birokrasi yang salah satunya di bidang manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi TNI AD dengan kinerja yang lebih baik. Demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam amanat tertulis yang dibacakan Kolonel Chb Supit Djidiarto pada sosialisasi dan pembekalan Agent Of Change Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Aula Makodam IV/Diponegoro.
Acara sosialisasi diikuti oleh para Danrem, Kabalak, Dansat jajaran Kodam IV/Diponegoro, Dangroup 2 Kopassus, Dan Brigif 6, Dandim, jajaran Kostrad dan perwakilan dari Akademi Militer.
Program sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka membentuk Agen Perubahan yang mampu berperan sebagai role model, yaitu individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkahlaku, mindset dan culture set dalam pola yang lebih maju guna mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi.
Lebih lanjut Kasad menjelaskan, bahwa Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat dan mengoptimalkan peran, fungsi serta tugasnya dalam hubungan antar instansi/lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN).
“Reformasi Birokrasi Angkatan Darat merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD, sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentinan nasional pada umumnya”, jelas KASAD.
Diakhir sosialisasi disampaikan, rencana Reformasi Birokrasi TNI AD Tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai serta menyelesaikan pada Tahun 2010-2014 yang dijabarkan dalam 9 program Reformasi Birokrasi dan 25 kegiatan dengan 8 area perubahan diantaranya Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Publik.
Dengan mengikuti pembekalan diharapkan para peserta dapat menerima materi yang telah diberikan. Hal ini mengingat dalam era kemajuan dan globalisasi dewasa ini, tuntutan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi merupakan keharusan.
Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Bayu Purwiyono dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan peran agen perubahan yang mampu menciptakan komitmen pimpinan dan seluruh personel Kodam IV/Diponegoro terhadap perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja untuk bertindak secara efisien, efektif, produktif dan profesional serta berorientasi pada keberhasilan pencapaian tugas.
Mayjen TNI Bayu Purwiyono pada kesempatan ini juga menyampaikan harapannya, bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi pijakan untuk melakukan perubahan yang dapat mendorong peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tugas pokok satuan khususnya di Kodam IV/Diponegoro.
